Judul : Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa pada Program Prioritas

Kegiatan koordinasi Pengadaan barang jasa merupakan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa memfasilitasi rencana pelaksanaan program prioritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kegiatan koordinasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2025 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Tuna Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV. Maksud dan tujuan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mendiskusikan antara lain penambahan syarat keuangan di dalam Dokumen Pemilihan, strategi pemilihan untuk kontrak putar kunci dan kontrak basis kinerja dan hal-hal lain yang berkembang dalam rapat. Dasar Pelaksanaan Rapat: 1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. 2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. 3) Pada tahun 2025, KKP mengajukan permohonan untuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT), KKP mengajukan kegiatan pengadaan prioritas berupa: a. Program Penyelesaian Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Eks Tambak Inti Rakyat (TIR) Karawang untuk mendukung swasembada pangan. b. Modeling Ekstensifikasi dan Intensifikasi Tambak Garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kawasan Pantai Utara Jawa, dan Pulau Madura untuk mencapai swasembada garam nasional. c. Modeling 100 Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2025. d. Revitalisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini dihadiri Bapak Sekretaris Jenderal dan para eselon I,II dan Tim teknis , Tim Pendukung PPK lingkup KKP dan dengan narasumber Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bpk.susilo Widhyantoro, AK.MEcdev, CGCAE, CIAE, CREL (Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan) Leo Lendra (Direktur Pengawasan Bidang Pangan); Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bpk Setya Budi Aryanto (Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah), Sari Melani (Analis Kebijakan Ahli Madya pada Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dan Direktur Pertimbangan Hukum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, diwakili Tim Kejaksaan